Oleh: Zainurohmah<\/span><\/p>\n Halo, Sobat <\/span>Selaras<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n Membahas tentang hubungan manusia memang tidak akan ada habisnya, termasuk didalamnya pembahasan terkait perkawinan. Menjadi semakin menarik untuk dibahas karena adanya kasus perkawinan beda agama. Sampai sekarang, masih banyak pro dan kontra terhadapnya.<\/span><\/p>\n Lalu bagaimana sebenarnya hukum mengatur perkawinan beda agama?<\/span><\/p>\n Perihal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (\u201cUU Perkawinan\u201d).<\/span><\/p>\n Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<\/span><\/p>\n Baca juga: <\/b>Sistem Penjara Vs Sistem Pemasyarakatan? Yuk Kenali Perbedaannya!<\/b><\/a><\/p>\n Selanjutnya, dalam Pasal 8 UU Perkawinan dijelaskan bahwa ada perkawinan yang dilarang, yaitu perkawinan yang terjadi antara dua orang yang:<\/span><\/p>\n Berdasarkan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagaimana pengaturan hukum terkait perkawinan beda agama oleh UU Perkawinan dikembalikan kepada pengaturan masing-masing agama. Untuk itu, terkait bagaimana penentuan sah atau tidaknya suatu\u00a0 perkawinan juga disesuaikan dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianutnya.<\/span><\/p>\n Hal tersebut bisa dipahami karena memang agama yang dianut di Indonesia cukup beragam dan setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam hukum perkawinannya.<\/span><\/p>\n Baca juga: <\/b>Seputar Pembebasan Bersyarat<\/b><\/a>.<\/span><\/p>\n Dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:<\/span><\/p>\n \u201cYang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.\u201d<\/span><\/i><\/p>\n Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam UU Perkawinan tidak\u00a0 ada pengaturan perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Karena tidak adanya pengaturan tersebut, maka berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan pengaturan perkawinan beda agama merujuk pada Pasal 57 UU Perkawinan terkait perkawinan campuran.<\/span><\/p>\n Argumentasi yang mendasarinya yaitu bahwa perkawinan campuran menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang\u00a0 berlainan, itu berarti Pasal 57 yang mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda\u00a0 kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.<\/span><\/p>\n Selanjutnya, dalam Pasal 35 dan 36 Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (\u201cUU Administrasi Kependudukan\u201d) dijelaskan bahwa:<\/span><\/p>\n Pasal 35<\/span><\/i><\/p>\n Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:<\/span><\/i><\/p>\n a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan<\/span><\/i><\/p>\n b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.<\/span><\/i><\/p>\n Pasal 36<\/span><\/i><\/p>\n Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.<\/span><\/i><\/p>\n Pasal 35 dan 36 di atas memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Akan tetapi, berdasarkan pasal tersebut apabila pelaporan perkawinan beda agama ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan adanya penetapan pengadilan yang mengizinkan perkawinan beda agama maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melakukan pencatatan perkawinan.<\/span><\/p>\n Baca juga: <\/b>Keadaan Memaksa Dalam Hukum Perikatan.<\/b><\/a><\/p>\n Dari penjelasan di atas, kesimpulannya yaitu bahwa sampai sekarang tidak ada aturan yang mengatur secara jelas dan tegas terkait perkawinan beda agama. Tidak\u00a0 diaturnya perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa dipahami karena perkawinan beda agama sesungguhnya tidak dikehendaki pelaksanaannya.<\/span><\/p>\n Memang berdasarkan UU Administrasi Kependudukan pencatatan perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan syarat ada putusan pengadilan yang mengizinkan.<\/span><\/p>\n Akan tetapi, harus diingat pula bahwasanya hukum agama merupakan dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu\u00a0 perkawinan sehingga pencatatan atas perkawinan itu dilandaskan adanya perkawinan sah\u00a0 menurut agama yang dianut. Sedangkan, dalam hukum beberapa agama di Indonesia tidak menganjurkan adanya perkawinan beda agama bagi penganutnya.<\/span><\/p>\n Terlepas dari berbagai ketentuan di atas, ada beberapa putusan pengadilan yang mengizinkan perkawinan beda agama.<\/span><\/p>\n Sekian pembahasan mengenai \u201c<\/span>Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Simak Penjelasan Lengkapnya!<\/b>\u201d apabila Sobat <\/span>Selaras<\/span><\/a> ada pertanyaan terkait perkawinan atau ingin berkonsultasi seputar hukum, yuk langsung menghubungi kami di <\/span>Selaras Law Firm<\/span><\/a> ya!<\/span><\/p>\n Nantikan artikel menarik selanjutnya juga!<\/span><\/p>\n Sumber:\u00a0<\/b><\/p>\n Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<\/span><\/p>\n Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<\/span><\/p>\n Lukito, R. (2008). <\/span>Hukum Sakral dan Hukum Sekuler<\/span><\/i>. Jakarta: Alvabet.<\/span><\/p>\n Baihaqi, M. A. (2022). <\/span>Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia<\/span><\/i>. Diakses melalui laman <\/span>https:\/\/badilag.mahkamahagung.go.id\/artikel\/publikasi\/artikel\/pencatatan-perkawinan-beda-agama-di-indonesia<\/span><\/a> pada tanggal 27 Oktober 2022.<\/span><\/p>\nPengaturan Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan<\/b><\/h3>\n
Perkawinan yang Dilarang<\/b><\/h3>\n
\n
Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan<\/b><\/h3>\n
Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Administrasi Kependudukan\u00a0<\/b><\/h3>\n
Pengaturan Perkawinan dalam UU Administrasi Kependudukan vs UU Perkawinan<\/b><\/h3>\n