Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/slf/public_html/index.php:1) in /home/slf/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831
{"id":1402,"date":"2022-11-22T11:02:32","date_gmt":"2022-11-22T11:02:32","guid":{"rendered":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/?p=1402"},"modified":"2022-11-22T11:02:32","modified_gmt":"2022-11-22T11:02:32","slug":"perbedaan-kejahatan-dan-pelanggaran-dalam-hukum-pidana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/perbedaan-kejahatan-dan-pelanggaran-dalam-hukum-pidana\/","title":{"rendered":"Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana"},"content":{"rendered":"

Oleh: Zainurohmah<\/span><\/p>\n

Halo Sobat <\/span>Selaras<\/span><\/a>, kembali lagi bersama kami di <\/span>Selaras Law Firm<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n

Ngomong-ngomong pelanggaran dan kejahatan, sebenernya Sobat <\/span>Selaras<\/span><\/a> udah tau belum sih perbedaan keduanya?<\/span><\/p>\n

Tindak pidana dalam undang-undang terbagi atas kejahatan dan pelanggaran.<\/span><\/p>\n

Sinonim Istilah Tindak Pidana<\/b><\/h3>\n

Tindak pidana atau delik merupakan istilah untuk menggantikan <\/span>strafbaar feit<\/span><\/i> atau <\/span>delict<\/span><\/i> (bahasa Belanda).<\/span><\/p>\n

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dijumpai istilah lain yang sebenarnya memiliki makna yang sama dengan <\/span>strafbaar feit<\/span><\/i>. Contohnya sebagai berikut.<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Peristiwa pidana (Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950)<\/span><\/li>\n
  2. Perbuatan pidana (Pasal 5 Ayat 3b Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil)<\/span><\/li>\n
  3. Tindak pidana (Pasal 129 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum)<\/span><\/li>\n
  4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Pasal 19, 21, dan 22 Undang-Undang darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Dalam artikel ini, istilah yang akan kita pakai adalah istilah tindak pidana.<\/span><\/p>\n

    Baca juga: <\/b>Alasan-Alasan Perceraian Yang Sah Menurut Undang-Undang.<\/b><\/a><\/p>\n

    Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli<\/b><\/h3>\n

    Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.<\/span><\/p>\n

    Menurut J. Baumann, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.<\/span><\/p>\n

    Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<\/span><\/p>\n

    Dari beberapa pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur dalam aturan hukum sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan maka pelakunya diancam dengan sanksi pidana.<\/span><\/p>\n

    Perbedaan Kejahatan\u00a0 dan Pelanggaran<\/b><\/h3>\n

    Kalo gampangnya sih yang dimaksud kejahatan adalah semua tindak pidana yang termasuk ke dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (\u201c<\/span>KUHP<\/b>\u201d). Sedangkan, pelanggaran adalah semua tindak pidana yang termasuk ke dalam Buku III KUHP.<\/span><\/p>\n

    Nah, tapi kan susah ga sih kalo harus hafalin KUHP buat sekedar tau bedanya kejahatan sama pelanggaran? Makanya yuk simak sampai akhir biar lebih tahu perbedaan kejahatan & pelanggaran!<\/span><\/p>\n

    Baca juga: <\/b>Pembatalan Janji Sepihak Oleh Pacar, Apakah Bisa Dilakukan Penuntutan? Yuk Simak Penjelasannya!<\/b><\/a><\/p>\n

    Dalam KUHP sendiri sebenarnya tidak memberikan jawaban tentang ukuran apa yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Akan tetapi, ada dua pendapat yang membedakan kejahatan dan pelanggaran. Apa aja tuh?<\/span><\/p>\n

    1. Perbedaan yang Bersifat Kualitatif<\/b><\/h5>\n

    Pendapat pertama mengatakan bahwa antara kejahatan dan pelanggaran ada perbedaan yang bersifat kualitatif sehingga dengan ukuran tersebut didapati 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu:<\/span><\/p>\n

    a. Rechtsdelicten<\/span><\/i><\/p>\n

    Yang disebut dengan <\/span>rechtsdelicten <\/span><\/i>adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.<\/span><\/p>\n

    Contohnya, pembunuhan, pencurian, penghinaan dan penganiayaan, tindak pidana semacam ini kemudian disebut dengan \u201ckejahatan\u201d.<\/span><\/p>\n

    b. Wetsdelicten<\/span><\/i><\/p>\n

    Yang disebut dengan <\/span>wetsdelicten<\/span><\/i> adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.<\/span><\/p>\n

    Jadi bisa aja orang awam menganggap perbuatan tersebut awalnya perbuatan biasa saja, tetapi karena ada undang-undang yang mengancam perbuatan yang awalnya biasa tadi dengan pidana maka perbuatan tersebut baru kemudian dianggap sebagai tindak pidana.<\/span><\/p>\n

    Contohnya, memarkir mobil di kanan jalan dan mengendarai motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. tindak pidana semacam ini kemudian disebut dengan \u201cpelanggaran\u201d.<\/span><\/p>\n

    2. Perbedaan yang Bersifat Kuantitatif<\/b><\/h5>\n

    Karena perbedaan secara kualitatif tidak memuaskan maka ukuran selanjutnya untuk membedakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dilihat dari perbedaan yang bersifat kuantitatif. Dalam hal ini, ukuran perbedaannya dilihat dari segi kriminologi dimana \u201cpelanggaran\u201d itu lebih ringan daripada \u201ckejahatan\u201d.<\/span><\/p>\n

    Apabila kita melihat KUHP, bisa dibandingkan bahwa sanksi pidana dalam Buku III KUHP yang mengatur tentang pelanggaran lebih ringan daripada pidana yang dikenakan terhadap kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP.<\/span><\/p>\n

    Baca juga: Keadaan Memaksa Dalam Hukum Perikatan.<\/b><\/a><\/p>\n

    Berdasarkan, uraian di atas maka perbedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Kejahatan biasanya sedari awal memang sudah dianggap sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan tersebut telah diancam dengan sanksi pidana ataupun tidak dalam undang-undang. Contohnya, pembunuhan, pencurian, penghinaan dan penganiayaan. Masyarakat sedari awal biasanya telah mencela pelaku kejahatan. Selain itu, sanksi yang diberikan dalam tindak pidana kejahatan biasanya lebih berat.<\/span><\/li>\n
    2. Pelanggaran pada awalnya dianggap sebagai perbuatan biasa sehingga bukan suatu perbuatan jahat. Sebelum dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang masyarakat tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan rasa keadilan. Contohnya, memarkir mobil di kanan jalan dan mengendarai motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Selain itu, sanksi dalam pelanggaran biasanya lebih ringan daripada kejahatan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Meskipun demikian, pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran masih terdapat suara-suara yang menentang. Contohnya Seminar Hukum Nasional 1 tahun 1963 yang berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana berupa \u201ckejahatan dan pelanggaran\u201d harus ditiadakan.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Sekian pembahasan mengenai \u201c<\/span>Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana<\/b>\u201d apabila Sobat <\/span>Selaras<\/span><\/a> ingin berkonsultasi seputar hukum yuk langsung menghubungi kami di <\/span>Selaras Law Firm<\/span><\/a> sekarang!<\/span><\/p>\n

      Jangan lupa juga baca artikel hukum menarik lainnya yang tersedia di <\/span>website <\/span><\/i>Selaras Law Firm<\/span><\/a> ya!<\/span><\/p>\n

      Sumber:<\/b><\/p>\n

      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<\/span><\/p>\n

      Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<\/span><\/p>\n

      Sudarto. (2018). <\/span>Hukum Pidana 1<\/span><\/i> (5th ed.). Semarang: Yayasan Sudarto.<\/span><\/p>\n

      Sumber Gambar:<\/strong><\/p>\n

      unsplash.com<\/p>\n

      Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Oleh: Zainurohmah Halo Sobat Selaras, kembali lagi bersama kami di Selaras Law Firm! Ngomong-ngomong pelanggaran dan kejahatan, sebenernya Sobat Selaras udah tau belum sih perbedaan keduanya? Tindak pidana dalam undang-undang terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Sinonim Istilah Tindak Pidana Tindak pidana atau delik merupakan istilah untuk menggantikan strafbaar feit atau delict (bahasa Belanda). Dalam peraturan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1403,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[559],"tags":[1025,1026,1023,1024],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1402"}],"collection":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1402"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1402\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1404,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1402\/revisions\/1404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}