Oleh: M Ilham Akbar Lemmy, S.H.<\/span><\/p>\n Hallo Sobat <\/span>Selaras Law Firm<\/span><\/a>!\u00a0<\/span><\/p>\n Dalam dinamika perkembangan hukum pidana saat ini, pemerintah melakukan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah\/perkara dengan tujuan terciptanya suatu keadilan bagi para pihak melalui <\/span>Restorative Justice.<\/span><\/i>\u00a0<\/span><\/p>\n Baca Juga: <\/b>Penyelesaian Sengketa Perdata Tidak Harus Ke Pengadilan, Ada Cara Lain!<\/b><\/a><\/p>\n Pendekatan tersebut masuk kedalam bagian tindakan preventif\/ pencegahan dalam menekan\u00a0 jumlah tindak pidana.<\/span><\/p>\n Agar <\/span>Sobat<\/span><\/a> Selaras lebih paham, yuk kita simak pembahasan dibawah ini mengenai <\/span>restorative justice!<\/span><\/i><\/p>\n Menurut pendapat Umbreit menjelaskan bahwa <\/span>restorative justice <\/span><\/i>adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengijinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<\/span><\/p>\n Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan\u00a0<\/span>restorative justice<\/span><\/i>\u00a0lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara.<\/span><\/p>\n Sedangkan menurut\u00a0kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah.\u00a0<\/span><\/p>\n Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (<\/span>security approach<\/span><\/i>).<\/span><\/p>\n Baca Juga: <\/b>Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata<\/b><\/a>.<\/span><\/p>\n Prinsip dasar keadilan restorative (<\/span>restorative justice)<\/span><\/i> adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.\u00a0<\/span><\/p>\n Restorative justice<\/span><\/i>\u00a0dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang\u00a0sedang\u00a0berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkotika.<\/span><\/p>\n Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan\u00a0<\/span>restorative justice<\/span><\/i>, yaitu:<\/span><\/p>\n Tetapi terdapat pengecualian dalam penerapan <\/span>restorative justice <\/span><\/i>pada keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.<\/span><\/p>\n Pada pokoknya dapat diterapkan untuk pengenaan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan<\/span><\/p>\n Demikian pembahasan terkait \u201c<\/span>Restorative Justice<\/i><\/b> Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan\u201d <\/b>Jika sobat <\/span>Selaras Law Firm<\/span><\/a> ingin konsultasi atau membutuhkan pendampingan hukum bisa langsung saja hubungi kami.\u00a0<\/span><\/p>\nDefinisi <\/b>Restorative Justice<\/i><\/b><\/h3>\n
Syarat-Syarat Melakukan Restorative<\/b> Justice<\/i><\/b><\/h3>\n
\n
Dasar Hukum Pelaksanaan <\/b>Restorative Justice<\/i><\/b>\u00a0<\/b><\/h3>\n
\n