Oleh: Anies Mahanani, S.H<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Halo Sobat <\/span>Selaras<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n Belakangan ini seringkali kita mendengar istilah <\/span>Obstruction of Justice<\/span><\/i> di beberapa media dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Penanganan perkara kasus Brigadir J yang dilakukan oleh penegak hukum dianggap telah memenuhi kriteria <\/span>obstruction of justice.<\/span><\/i><\/p>\n Apa sih <\/span>Obstruction of Justice<\/i><\/b> itu? <\/span>Yukkk<\/span><\/i> simak artikel berikut ini!<\/span><\/p>\n Penasihat hukum Brigadir J menduga penyelidik dan penyidik telah melakukan <\/span>obstruction of justice <\/span><\/i>dalam perkara tersebut berupa rekayasa perkara dan menghilangkan atau merusak barang bukti<\/span>.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Delik <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana.<\/span><\/p>\n Istilah <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> merupakan suatu tindakan untuk menghalangi proses peradilan pidana. Tindakan ini berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya untuk menghalangi dan melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi proses peradilan pidana.<\/span><\/p>\n Menurut, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Omar Sharif Hiariej, <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> secara harfiah diartikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, baik terhadap saksi, tersangka, atau terdakwa.<\/span> Obstruction of justice<\/span><\/i> dilakukan dengan maksud untuk menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam satu kasus.<\/span><\/p>\n Obstruction of justice<\/span><\/i> dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana <\/span>contempt of court<\/span><\/i> atau penghinaan pada pengadilan.<\/span><\/p>\n Baca Juga:<\/b> Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n Kita dapat melihat kriteria <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> yang berlaku di negara Amerika Serikat.<\/span> Debora C. England dalam tulisannya yang berjudul \u201c<\/span>Obstruction of Justice<\/span><\/i>\u201d menyampaikan ada beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i>:<\/span><\/p>\n Obstruction of justice<\/span><\/i> dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus.<\/span><\/p>\n Di Indonesia, tindakan <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> telah diatur dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 <\/span>Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/span>. Namun, dalam aturan-aturan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit apa <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> itu.<\/span><\/p>\n Beberapa kriteria yang disampaikan di atas diatur dalam KUHP, antara lain; Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 dan Pasal 233. Pada Pasal 221 ayat (1) kesatu KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan.<\/span><\/p>\n Baca Juga: <\/b>Mengenal Extra Ordinary Crime<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n Pasal 221 (1) ke 2 menyatakan: <\/span>Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n Lalu, Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang dititipkan atas perintah hakim. Apabila terhadap barang sitaan tersebut, pelaku merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai barang yang disita, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.<\/span><\/p>\n Pasal 233 KUHP juga mengatur <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun.<\/span><\/p>\n Pengaturan <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP sesungguhnya tidak membedakan siapa pelaku, apakah masyarakat sipil atau aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum. Sebagian pakar berpendapat belum ada pasal yang mengatur tentang <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i> yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam KUHP.<\/span><\/p>\n Ada tiga unsur perbuatan yang dapat dikatakan memenuhi tindakan <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i>, yaitu:<\/span><\/p>\n Di peradilan di Amerika, terdapat tambahan satu syarat untuk dapat memenuhi unsur <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i>, yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan, motif ingin pengurangan masa tahanan, dan lain-lain. Tanpa adanya maksud, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP.<\/span><\/p>\n Nahhh<\/span><\/i>, gimana sobat Selaras, sudah paham kan dengan istilah <\/span>obstruction of justice<\/span><\/i>? Untuk mengetahui istilah hukum lainnya, <\/span>yuk<\/span><\/i> baca artikel lain di <\/span>Selaras Law Firm<\/span><\/a>!<\/span><\/p>\n Sumber:<\/b><\/p>\n Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<\/span><\/p>\n UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<\/span><\/p>\n Dr. Febby Mutiara Nelson<\/span>, 2022, \u201cTelaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J\u201d, diakses di <\/span>\u00a0(<\/span>https:\/\/law.ui.ac.id\/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson\/<\/span><\/a>).<\/span><\/p>\nPengertian <\/b>Obstruction of Justice<\/i><\/b><\/h4>\n
Kriteria Tindakan<\/b> Obstruction of Justice<\/i><\/b><\/h4>\n
\n
Pengaturan <\/b>Obstruction of Justice<\/i><\/b><\/h4>\n
Unsur-Unsur <\/b>Obstruction of Justice<\/i><\/b><\/h4>\n
\n