Membahas mengenai PT, dapat merujuk pada definisi PT yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja \u201cUU Cipta Kerja\u201d.<\/p>\n

Melalui Pasal 109 UU Cipta Kerja diberikan penjelasan yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (\u201cUMK\u201d).<\/p>\n

Pada dasarnya pendirian sebuah badan usaha sampai dapat dikatakan berbentuk PT diatur\u00a0 pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (\u201cUU PT\u201d) yang menjelaskan bahwa PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<\/p>\n

Dalam hal ini berlaku terhadap PT yang tidak memenuhi kriteria UMK, hal ini dikarenakan terhadap PT yang memenuhi kriteria UMK dapat disebut sebagai Perseroan Perseorangan yang dapat didirikan oleh satu orang.<\/p>\n

Selain itu, dalam mendirikan PT, para pendiri juga wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.<\/p>\n

Mengenai peroleh status badan hukum, ketentuan ini telah diperbaharui melalui Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengatur sebuah PT untuk mendapatkan status badan hukum cukup setelah melakukan pendaftaran kepada Kementerian Hukum Dan HAM dan telah mendapatkan bukti pendaftaran.<\/p>\n