Oleh: Fatimatul Uluwiyah S.H.<\/p>\n
Tujuan didirikannya BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.<\/p>\n
BUMN adalah perusahaan yang juga bertanggung jawab langsung pada pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN. Saham yang dimiliki pemerintah di perusahaan BUMN merupakan bentuk penyertaan kekayaan yang dipisahkan.<\/p>\n
Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua macam atau jenis,\u00a0berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bentuk BUMN adalah terbagi menjadi dua yakni badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum).<\/p>\n
Dalam tulisan kali ini akan dibahas seputar penutupan Perum BUMN, mengenai bagaimana proses likuidasi dari Perum BUMN, untuk lebih jelasnya simak penjelasan dibawah ini!<\/p>\n
Baca juga:\u00a0<\/b>Pengertian Likuidasi dan Pailit<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa:<\/p>\n \u201c<\/i>Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan\/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan\u201d.<\/i><\/p><\/blockquote>\n Kepemilikan Perum seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak seperti Persero yang memungkinkan masyarakat atau pihak selain negara untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Selanjutnya tujuan utama Perum, yaitu dibuat khusus sebagai pelayan masyarakat umum.<\/p>\n Contoh dari Perum yang ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasa Tirta, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian dan sebagainya.<\/p>\n Tujuan utama dari Perum meliputi melayani kepentingan masyarakat yang umum dan modalnya tidak terbagi atas saham yang hanya dimiliki oleh negara seorang diri.<\/p><\/blockquote>\n Keuangan dalam perusahaan umum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara digunakan untuk memberikan modal secara keseluruhan bagi perusahaan umum. Di dalam perusahaan umum tidak ada pembagian saham, dan saham hanya bersifat tunggal.<\/p>\n Modal perusahaan umum tidak berasal dari anggota yang menyelenggarakan perusahaan. Perusahaan umum juga tidak diizinkan mempunyai anak perusahaan.<\/p>\n Status dari perusahaan umum dalam permodalan adalah perusahaan tunggal yang tidak dapat menjadi perusahaan induk bagi permodalan perusahaan lain.<\/p>\n Baca juga:\u00a0<\/b>Penutupan Perusahaan: Sebab-Sebab Pembubaran Perseroan<\/b><\/a>.<\/b><\/p>\n Pembubaran Perum ini diatur dalam\u00a0Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan bunyi Pasal 79 yang menyebutkan bahwa Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<\/p>\n Pasal 83\u00a0Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara menyebutkan sebuah\u00a0Perum bubar karena:<\/p>\n Berikut proses pembubaran Perum berdasarkan sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005:<\/p>\n Pasal 93\u00a0Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara menentukan bahwa\u00a0sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi Menteri, yang kemudian akan langsung menyetor sisa kekayaan hasil likuidasi ke Kas Negara.<\/p>\n Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.<\/p>\n Jadi, pembubaran Perusahaan Umum milik BUMN memiliki proses yang berbeda dilihat dari sebab pembubaran Perum tersebut. Bagi anda yang ingin berkonsultasi seputar penutupan perusahaan dapat menghubungi kami melalui di Selaras Law Firm<\/a> sekarang juga!<\/p>\n Sumber:\u00a0<\/b><\/p>\n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.<\/p>\nPerusahaan Umum<\/b><\/h3>\n
Pembubaran Perum\u00a0<\/b><\/h3>\n
\n
\n