Oleh: Erma Regita Sari, S.H.<\/p>\n
\u201cPenanaman\u00a0 Modal\u00a0 Asing (\u201cPMA\u201d) adalah\u00a0 kegiatan\u00a0 untuk\u00a0 melakukan\u00a0 usaha\u00a0 di\u00a0 wilayah Negara\u00a0 Republik\u00a0 Indonesia\u00a0 yang\u00a0 dilakukan\u00a0 oleh\u00a0 penanam\u00a0 modal\u00a0 asing,\u00a0 baik\u00a0 yang menggunakan\u00a0 modal\u00a0 asing\u00a0 sepenuhnya\u00a0 maupun\u00a0 yang\u00a0 berpatungan\u00a0 dengan\u00a0 penanam modal \u00a0 dalam \u00a0 negeri\u201d<\/i><\/p><\/blockquote>\n
Indonesia sebagai negara berkembang, dalam pembangunan nasional membutuhkan modal yang cukup besar. Kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dengan adanya penanaman modal, baik Penanaman\u00a0 Modal\u00a0 Dalam\u00a0 Negeri (\u201cPMDN\u201d)\u00a0 maupun Penanaman\u00a0 Modal\u00a0 Asing (\u201cPMA\u201d).<\/p>\n
PMA dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan negara.<\/p>\n
Kegiatan PMA yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maka secara yuridis dalam hal kekuasaan maupun pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatu tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah dan tidak melanggar hukum serta ketertiban umum.<\/p>\n
Berbeda halnya dengan PMA yang modalnya berpatungan dengan penanam modal dalam negeri\u00a0(joint venture)<\/i>, dimana dalam pengambilan keputusan akan lebih sulit karena adanya berbagai macam kepentingan.<\/p>\n
Variasi\u00a0 kepentingan dalam\u00a0 bentuk\u00a0 usaha kerja\u00a0 sama\u00a0 patungan meliputi: perimbangan\u00a0 modal,\u00a0 kekuasaan\u00a0 (manajemen), perbedaan bahasa, sistem hukum, maupun\u00a0bargaining position<\/i>\u00a0atau posisi tawar menawar di antara keduanya.<\/p>\n
Dalam pelaksanaannya, bentuk dan cara kerjasama patungan (joint venture<\/i>) dalam penanaman modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dinilai lebih memberikan rasa aman dengan adanya kemungkinan pengambil alihan secara\u00a0 sewenang-wenang tanpa melalui suatu prosedur hukum.<\/p>\n
Namun dalam prakteknya, apakah sudah tidak ada masalah yang timbul dalam\u00a0joint venture<\/i> tersebut? Dan bagaimana akibat hukum jika PMA tidak memenuhi kewajibannya? Nah, sobat yuk simak penjelasan singkat berikut ini!<\/p>\n
Permasalahan Yang Timbul Dalam Kerjasama Patungan\u00a0<\/b>(Joint Venture)<\/i><\/b><\/h3>\n
Dalam permasalahannya, terdapat beberapa masalah yang timbul dari kerjasama yang dilakukan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri, dimulai dari sejak kerjasama dibentuk hingga pada pengelolaan perusahaan.<\/p>\n
Permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama joint venture tersebut, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:<\/p>\n
\n
- Dari\u00a0 segi\u00a0 politik,\u00a0 penanaman\u00a0 modal\u00a0 asing\u00a0 dapat\u00a0 mengeruk\u00a0 keuntungan melalui praktik-praktik yang tidak wajar seperti kebijakan dalam menentukan harga transfer\u00a0(transfer pricing)<\/i>, penyelundupan pajak dan penguasaan pasar dengan monopoli;<\/li>\n
- Dari\u00a0 segi\u00a0 hukum,\u00a0 perlu\u00a0 dipahami\u00a0 oleh\u00a0 kedua\u00a0 belah\u00a0 pihak\u00a0 bahwa\u00a0 terdapat persinggungan dua sistem hukum yang berbeda dengan sifat karakter maupun\u00a0 prinsipnya. Masalah\u00a0 lainnya\u00a0 yaitu\u00a0choice\u00a0 of\u00a0 law<\/i>\u00a0atau\u00a0 \u201cpilihan hukum\u201d yaitu hukum mana yang digunakan untuk mendasari perjanjian kerja sama tersebut agar dalam\u00a0 sengketa nantinya dapat ditentukan posisi hukum kedua belah pihak;<\/li>\n
- Dari segi ekonomi, perimbangan kedua belah pihak, pembagian keuntungan, manajemen kerja,\u00a0 masalah\u00a0 alih\u00a0 teknologi\u00a0 serta\u00a0 Indonesianisasi.<\/li>\n<\/ol>\n
Ketiga aspek tersebut yang memungkinan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga harus diperhatikan oleh kedua belah pihak bilamana akan melaksanakan suatu usaha kerja sama patungan (joint venture<\/i>).<\/p>\n
Sanksi Bagi Penanam Modal Asing Yang Melakukan Pelanggaran<\/b><\/h3>\n
Pelanggaran perjanjian kerja sama (kontrak) yang dilakukan oleh penanam modal asing yang sifatnya teknik operasional seperti ahli teknologi tidak jalan alias\u00a0\u00a0mandeg<\/i>, peningkatan\u00a0skill<\/i>\u00a0tenaga lokal tidak jalan, manajemen yang diterapkan terlalu individualistis dapat menimbulkan akibat hukum.<\/p>\n
Menurut Handri Raharjo, akibat hukum yang timbul bagi penanam modal asing yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, antara lain yaitu:<\/p>\n
\n
- pemenuhan perikatan<\/li>\n
- pemutusan perikatan, atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik maka menuntut pembatalan perikatan<\/li>\n
- ganti rugi<\/li>\n
- pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi<\/li>\n
- pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi<\/li>\n<\/ol>\n
Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban:<\/p>\n
\n
- menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;<\/li>\n
- melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;<\/li>\n
- membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;<\/li>\n
- menghormati tradisi budaya masyarakat\u00a0 sekitar\u00a0 lokasi\u00a0 kegiatan\u00a0 usaha penanaman modal;<\/li>\n
- mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ol>\n
Bagi penanam modal asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15, maka dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal, yaitu:<\/p>\n
\n
- sanksi administratif, berupa: a. peringatan\u00a0 tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas\u00a0 penanaman modal; d. pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal;<\/li>\n
- sanksi administratif diberikan\u00a0 oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai\u00a0 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<\/li>\n
- badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ol>\n
Ketentuan sanksi lain juga dikenakan kepada penanam modal asing yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, misalnya investor asing melanggar hal-hal yang dilarang di bidang pertambangan, maka investor tersebut akan\u00a0 dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang dan peraturan terkait pertambangan.<\/p>\n
Sehingga pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana maupun perdata sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<\/p>\n
Nah itu dia penjelasan singkat mengenai\u00a0Sanksi Bagi Penanam Modal Asing Yang Melakukan Pelanggaran Investasi<\/b>. Bagi sobat yang ingin mendapatkan informasi terbaru terkait bidang hukum, bisnis, maupun investasi, jangan lupa untuk kunjungi terus blog Selaras Law Firm<\/a> yaaa! Sampai jumpa di artikel berikutnya!<\/p>\n
Sumber:<\/b><\/p>\n
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman\u00a0 Modal.<\/p>\n
Ilmar, Aminuddin. 2010.\u00a0Hukum\u00a0 Penanaman\u00a0 Modal\u00a0 di\u00a0 Indonesia,\u00a0 Cetakan\u00a0 ke-4<\/i>. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.<\/p>\n
Raharjo, Handri. 2009.\u00a0Hukum Perjanjian di Indonesia<\/i>. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.<\/p>\n