Oleh : Ronaldo Dwi <\/span>Putro<\/span><\/p>\n

Laporan penelitian <\/span>Travel<\/span><\/i> 2022: <\/span>Trends and Transitions<\/span><\/i> dari Mastercard Economics Institute mengungkapkan temuan hingga April 2022 secara global, sebagian besar turis internasional lebih banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pengalaman (<\/span>experiences<\/span><\/i>), daripada membeli barang-barang (<\/span>things<\/span><\/i>) saat berada di suatu destinasi.<\/span><\/p>\n

Usaha jasa<\/span> pariwisata menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi sobat <\/span>Selaras Law Firm<\/span><\/a> yang tinggal di dekat tempat wisata, selain dapat menambah penghasilan, bisa juga membuka lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.<\/span><\/p>\n

Sejalan dengan program pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui program peremajaan lingkungan dan program pembuatan prasarana baru, pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga bersama-sama turut menjadi aspek utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.\u00a0<\/span><\/p>\n

Selain itu, dalam membenahi wajah dan citra suatu daerah sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW), usaha peningkatan dan pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah.<\/span><\/p>\n

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai salah satu usaha pariwisata yang menyediakan barang dan\/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.<\/span><\/p>\n

Sebagaimana telah diatur dalam <\/span>Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Permenpar 18\/2016) bahwa <\/span>Pengusaha Pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.\u00a0<\/span><\/p>\n

Perseorangan harus merupakan warga negara Indonesia sedangkan Badan Usaha dan Badan Usaha Berbadan Hukum merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha pariwisata tersebut yang ingin menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi maka harus memiliki dokumen resmi berupa <\/span>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).<\/span><\/p>\n

Menurut<\/span> Pasal 12 Ayat (1) <\/span>Permenpar 18\/2016<\/span> bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha sebagai berikut:<\/span><\/p>\n