Oleh: Ronaldo Dwi <\/span>Putro<\/span><\/p>\n

Lembaga penjamin di Indonesia diatur dalam <\/span>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU 1\/2016)<\/b> dan pada 11 Januari 2017 OJK mengeluarkan <\/span>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor\u00a0 1\/POJK.05\/2017\u00a0 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.<\/b><\/p>\n

Perusahaan lembaga penjamin harus merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum berbentuk perusahaan umum, Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi sesuai Pasal 7 <\/span>UU 1\/2016.<\/span><\/p>\n

Lembaga penjamin menjembatani akses UMKM ke bank atau lembaga keuangan, khususnya bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan karena tidak mampu menyediakan agunan.<\/span><\/p>\n

Merujuk pada Pasal 4 POJK No 1\/POJK.05\/2017 Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum PT hanya bisa dimiliki oleh:\u00a0<\/span><\/p>\n

\n
1. warga negara Indonesia dan\/atau badan hukum Indonesia;\u00a0<\/span><\/li>\n
2. warga negara Indonesia dan\/atau badan hukum Indonesia bersama warga negara asing atau badan hukum asing yang kepemilikannya paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor;<\/span><\/li>\n
3. pemerintah pusat; dan\/atau<\/span><\/li>\n
4. pemerintah daerah.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

   Sedangkan, Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi hanya bisa dimiliki oleh anggota koperasi sesuai dengan <\/span>Undang-Undang\u00a0Nomor 17 tahun 2012 tentang\u00a0Perkoperasian.<\/span><\/p>\n

   Sebelum <\/span>menjalankan kegiatan usahanya, PT atau Koperasi harus mengantongi izin OJK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 POJK No 1\/POJK.05\/2017.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

   Persyaratan Permohonan Izin Usaha Lembaga Penjamin<\/b><\/h3>\n

   Menurut Pasal 13 Ayat (2) POJK No 1\/POJK.05\/2017 berikut persyaratannya:<\/span><\/p>\n

   1. Surat permohonan perizinan penyelenggara yang tercantum dalam lampiran POJK No 1\/POJK.05\/2017.<\/span><\/p>\n

   2. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang dengan memuat:<\/span><\/p>\n

   \n
   • nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;<\/span><\/li>\n
   • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;<\/span><\/li>\n
   • permodalan;<\/span><\/li>\n
   • kepemilikan; dan<\/span><\/li>\n
   • wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan\/atau anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

     3. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir dengan disertai bukti pengesahan, persetujuan, dan\/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.<\/span><\/p>\n

     4. Susunan organisasi yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.<\/span><\/p>\n

     5. Data pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan rincian sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

     Pemegang saham atau anggota adalah perorangan dengan melampirkan:<\/span><\/p>\n

     \n
     • 1 (satu) lembar pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm;<\/span><\/li>\n
     • fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;<\/span><\/li>\n
     • daftar riwayat hidup;<\/span><\/li>\n
     • fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);<\/span><\/li>\n
     • fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;<\/span><\/li>\n
     • surat pernyataan pemegang saham.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

       Pemegang saham adalah badan hukum dengan melampirkan:<\/span><\/p>\n

       \n
       • fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir;<\/span><\/li>\n
       • laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan\/atau laporan keuangan terakhir;<\/span><\/li>\n
       • daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;<\/span><\/li>\n
       • fotokopi NPWP;<\/span><\/li>\n
       • data direksi badan hukum tersebut;<\/span><\/li>\n
       • sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, atau\u00a0 Penjaminan Ulang Syariah;<\/span><\/li>\n
       • bukti mempekerjakan tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah;<\/span><\/li>\n
       • fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam\u00a0 bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota;<\/span><\/li>\n
       • fotokopi bukti penempatan modal\u00a0 disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjamin yang bersangkutan;<\/span><\/li>\n
       • rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama;<\/span><\/li>\n
       • bukti kesiapan infrastruktur; dan<\/span><\/li>\n
       • dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

         Tahapan Izin Usaha Lembaga Penjamin<\/b><\/h3>\n

         Menurut Pasal 14 POJK No 1\/POJK.05\/2017 berikut tahapannya:<\/span><\/p>\n

         1. Direksi <\/span>mengajukan permohonan izin usaha bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Lembaga Penjamin dan melengkapi semua berkas persyaratan.<\/span><\/p>\n

         2. OJK akan melakukan:<\/span><\/p>\n

         \n
         • penelitian atas kelengkapan dokumen;<\/span><\/li>\n
         • pemeriksaan setoran modal;<\/span><\/li>\n
         • analisis kelayakan atas rencana kerja;<\/span><\/li>\n
         • penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Lembaga Penjamin; dan<\/span><\/li>\n
         • analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. <\/span>OJK juga bisa melakukan peninjauan ke kantor Lembaga Penjamin untuk memastikan kesiapan operasional.<\/li>\n<\/ul>\n

           3. OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima.<\/span><\/p>\n

           4. Apabila ada kekurangan dokumen, <\/span>OJK akan mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen dan Direksi Lembaga Penjamin harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.<\/span><\/p>\n

           5. Setelah dinyatakan lengkap maka OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan.<\/span><\/p>\n

           6. Apabila permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha sedangkan apabila permohonan izin usaha ditolak maka penolakan dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan.<\/span><\/p>\n

           7. Lembaga Penjamin yang sudah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan \u00a0 usaha paling lambat 4 (empat) bulan.<\/span><\/p>\n

           Itulah ulasan singkat tentang persyaratan dan pengurusan izin usaha lembaga penjamin.\u00a0 Kehadiran<\/span> lembaga penjamin <\/span>di tengah masyarakat <\/span>sangat penting khususnya bagi UMKM dan koperasi untuk mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha kepada sumber pembiayaan.<\/span><\/p>\n

           Bagi sobat yang memerlukan konsultasi permasalahan hukum dan informasi lebih lanjut seputar hukum dari konsultan hukum terpercaya, dapat langsung menghubungi kami melalui\u00a0<\/span>Kontak \u2013 Selaras Law Firm<\/span><\/a>, dan jangan lupa selalu <\/span>update<\/span><\/i> pengetahuan seputar hukum kamu hanya di\u00a0<\/span>Blog \u2013 Selaras Law Firm<\/span><\/a>. <\/span>Bersama Selaras Law Firm<\/a><\/b>: Urus Izin Gampang, Pengusaha Senang!<\/b><\/p>\n

           Sumber:<\/b><\/p>\n

           Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.<\/span><\/p>\n

           Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\u00a0 1\/POJK.05\/2017\u00a0 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.<\/span><\/p>\n

           Sumber Gambar:<\/strong><\/p>\n

           pexels.com<\/p>\n

           Editor: Siti Faridah, S.H.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

           Oleh: Ronaldo Dwi Putro Lembaga penjamin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU 1\/2016) dan pada 11 Januari 2017 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor\u00a0 1\/POJK.05\/2017\u00a0 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. Perusahaan lembaga penjamin harus merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum berbentuk perusahaan umum, Perseroan Terbatas (PT) […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":924,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[559],"tags":[575,576,577],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/922"}],"collection":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=922"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/922\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":926,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/922\/revisions\/926"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/924"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/selaraslawfirm.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}