Oleh: Ronaldo Dwi <\/span>Putro<\/span><\/p>\n Perusahaan penjaminan di Indonesia diatur dalam <\/span>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU 1\/2016)<\/b> dan pada 11 Januari 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan <\/span>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\u00a0 1\/POJK.05\/2017\u00a0 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin <\/b>serta<\/span> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\u00a0 2\/POJK.05\/2017\u00a0 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.<\/b><\/p>\n Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UU 1\/2016.<\/span><\/p>\n Lembaga Penjamin sebagai lembaga keuangan khusus berperan dalam mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi kepada sumber pembiayaan.<\/span><\/p>\n Perusahaan <\/span>penjaminan<\/span> harus merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum berbentuk perusahaan umum, Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi sesuai Pasal 7 <\/span>UU 1\/2016.<\/span><\/p>\n Dilansir dari laman <\/span>Direktori Lembaga Penjamin<\/span><\/a> per Desember 2021 terdapat 20 Lembaga Penjamin di Indonesia yang terdaftar di OJK, terdiri dari 1 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Jamkrindo, 1 Perusahaan Penjaminan Kredit Swasta yaitu PT Sinarmas Penjaminan Kredit, dan 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).<\/span><\/p>\n Lembaga penjamin menjembatani akses UMKM ke bank atau lembaga keuangan, khususnya bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan karena tidak mampu menyediakan agunan.<\/span><\/p>\n Perusahaan Penjaminan Kredit ini berfungsi menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank atau lembaga keuangan.<\/span><\/p>\n Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial.\u00a0<\/span><\/p>\n Terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin. Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.<\/span><\/p>\n Nah apa saja kegiatan usaha Lembaga Penjamin? Kegiatan utamanya meliputi:\u00a0<\/span><\/p>\n Selain kegiatan utama diatas, Lembaga Penjamin dapat melakukan penjaminan atas hal-hal berikut:.<\/span><\/p>\n Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang penjaminan, Lembaga Penjaminan dan Lembaga Penjaminan Syariah diwajibkan memiliki nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 25% (dua puluh lima) dari total nilai Penjaminan.<\/span><\/p>\n Lembaga Penjaminan sebagai salah satu industri keuangan non-bank yang diatur OJK dilarang untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman.\u00a0<\/span><\/p>\n Ketentuan mengenai pemberian pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi Lembaga Penjamin dan Lembaga Penjamin Syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi UMKM. Sedangkan terhadap larangan penerimaan pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi Lembaga Penjamin dan Lembaga Penjamin Syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (<\/span>mandatory convertible bonds<\/span><\/i>).<\/span><\/p>\n Berdasarkan Pasal 3 UU 1\/2016, tujuan dari usaha penjaminan yaitu:<\/span><\/p>\n Itulah sekilas penjelasan mengenai perusahaan penjaminan.\u00a0 Kehadiran<\/span> lembaga penjamin <\/span>di tengah masyarakat <\/span>sangat penting khususnya bagi UMKM dan koperasi untuk mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha kepada sumber pembiayaan.<\/span><\/p>\n Bagi sobat yang memerlukan konsultasi permasalahan hukum dan informasi lebih lanjut seputar hukum dari konsultan hukum terpercaya, dapat langsung menghubungi kami melalui\u00a0<\/span>Kontak \u2013 Selaras Law Firm<\/span><\/a>, dan jangan lupa selalu <\/span>update <\/span><\/i>pengetahuan seputar hukum kamu hanya di <\/span>Blog \u2013 Selaras Law Firm<\/span><\/a>. <\/span>Bersama <\/b>Selaras Law Firm<\/b><\/a>: Urus Izin Gampang, Pengusaha Senang!<\/b><\/p>\n Sumber:<\/b><\/p>\n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.<\/span><\/p>\n\n
\n
\n