Oleh: Anggianti Nurhana<\/span><\/p>\n \u00a0<\/b>\u201cRisiko berasal dari ketidaktahuan dari apa yang Anda lakukan\u201d<\/span><\/i><\/p>\n – Warren Buffett<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n Ungkapan ini sepertinya sangat cocok untuk menjadi pembuka pembahasan kita kali ini. Melalui artikel ini kita akan membahas terkait Layanan <\/span>Online Single Submission <\/span><\/i>(OSS) <\/span>Risk Based Approach <\/span><\/i>(RBA) risiko yang telah diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 9 Agustus 2021.<\/span><\/p>\n Kehadiran layanan OSS RBA sebagai mekanisme baru terkait perizinan berusaha\u00a0 diharapkan menjadi terobosan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia.\u00a0<\/span><\/p>\n Melalui aplikasi ini, jenis perizinan pun akan disesuaikan dengan resikonya sehingga pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap segala risiko yang mungkin akan ditimbulkan oleh usaha Anda.<\/span><\/p>\n Lalu saja sih klasifikasi resiko dalam OSS RBA ini? Yuk simak terus penjelasan secara lebih mendalam di bawah\u00a0 ini!<\/span><\/p>\n Dalam membangun atau menjalankan sebuah usaha tentu kita tidak akan terlepas dari berbagai risiko yang akan ditimbulkan. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko\u00a0 yang menyatakan:<\/span><\/p>\n \u201cRisiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya\u201d<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n Risiko dalam berusaha ini tidak boleh serta merta kita abaikan sehingga perlu pengendalian yang tepat baik dari pelaku usaha maupun pemerintah.<\/span><\/p>\n Dengan demikian, peluncuran SSO RBA\u00a0 sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha akan menjadi kontrol yang efektif untuk menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha. Artinya, semakin tinggi resiko\u00a0 yang dapat ditimbulkan oleh suatu usaha tertentu, maka akan semakin ketat juga kontrol yang dilakukan oleh pemerintah.<\/span><\/p>\n Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah mengklasifikasikan tingkat risiko berusaha menjadi usaha dengan risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.\u00a0<\/span><\/p>\n Nah, untuk lebih detailnya, mari simak penjelasan selanjutnya ya!<\/span><\/p>\n Dengan adanya sistem OSS RBA ini, pelaku usaha dengan risiko rendah akan semakin mudah untuk melakukan perizinan berusaha\u00a0 karena proses perizinannya dapat selesai hanya melalui OSS RBA tanpa memerlukan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Usaha dengan Risiko rendah ini hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB).<\/span><\/p>\n Selain itu, dalam rangka mewujudkan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan risiko rendah, pemerintah juga\u00a0 memberikan keistimewaan berupa perizinan tunggal yang maknanya Nomor Induk Berusaha (NIB)\u00a0 juga berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang barang atau\u00a0 jasanya wajib SNI dan wajib halal.<\/span><\/p>\n SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya akan difasilitasi oleh\u00a0 Badan Standarisasi Nasional (BSN). Sementara itu, untuk SJPH akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan difisilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJBH).<\/span><\/p>\n Usaha dengan risiko menengah rendah ini tak jauh berbeda dengan usaha dengan risiko rendah dimana proses perizinan berusahanya juga dapat selesai hanya melalui OSS RBA tanpa memerlukan verifikasi atau persetujuan dari kementrian, lembaga, maupun pemerintah daerah.<\/span><\/p>\n Namun disamping Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku\u00a0 usaha juga membutuhkan Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang formatnya telah tersedia dalam OSS RBA.<\/span><\/p>\n Usaha dengan risiko menengah\u00a0 tinggi\u00a0 tidak hanya berhenti pada penerbit Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam OSS RBA. Melainkan, pelaku usaha juga membutuhkan Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri dengan verifikasi dari kementerian, lembaga atau pemerintah daerah.<\/span><\/p>\nRisiko Berusaha<\/b><\/h3>\n
Klasifikasi Tingkat Risiko\u00a0 Berusaha<\/b><\/h3>\n
1. Risiko Rendah<\/b><\/h4>\n
2. Risiko Menengah Rendah<\/b><\/h4>\n
3. Resiko Menengah Tinggi<\/b><\/h4>\n
4. Resiko Tinggi<\/b><\/h4>\n