Oleh: Anggianti Nurhana
Dalam Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau biasa kita kenal dengan OSS Berbasis Risiko mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dasar sebelum memulai kegiatan usaha.
Salah satu persyaratan dasar adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”) yang dahulu bernama izin lokasi. Perubahan istilah tersebut sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Kabar baiknya bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sebelum Undang Undang Cipta Kerja ini berlaku, maka izin tersebut masih dapat digunakan.
Lantas bagaimana pengaturan terkait KKPR yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha? Yuk ikuti terus penjelasan berikut!
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KKPR merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha sebagai pengganti dari izin lokasi. Dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan:
“Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)”.
Artinya, rencana kegiatan pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha nantinya akan disesuaikan kembali dengan hasil perencanaan tata ruang.
Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat menggunakan mekanisme Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKKPR”). Namun jika daerah tersebut belum memiliki RDTR, dapat menggunakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”) .
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Dalam Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan:
“Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR”.
Artinya, KKKPR diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Risiko. Apabila telah sesuai, maka permohonan KKPR akan diproses dengan mekanisme KKKPR yang terbit otomatis atau tanpa penilaian.
Pelaksanaan KKKPR dilakukan oleh pelaku usaha melalui website https://oss.go.id/ dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pendaftaran
2. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR
3. Penerbitan KKKPR
KKKPR bisa segera didapatkan oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) hari sejak pendaftaran diterima dan dinyatakan lengkap.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Dalam Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan:
“Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR”.
PKKPR dikhususkan bagi wilayah yang belum memiliki RDTR dengan penilaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang. Penilaian tersebut dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer.
Pelaksanaan PKKPR dilakukan oleh pelaku usaha melalui website https://oss.go.id/ dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pendaftaran
2. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
3. Penerbitan PKKPR
Jika permohonan PKKPR tersebut dinyatakan lengkap dan dokumen telah selesai, maka pelaku usaha akan menerima pemberitahuan Surat Perintah Setor (SPS). Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak SPS diterima.
PKKPR bisa segera didapatkan oleh pelaku usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pembayaran PNBP telah dilakukan.
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Kewenangan penerbitan PKKPR terbagi menjadi, 3 yaitu:
1. Pemerintah Pusat
- kegiatan usaha yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat,
- Proyek Strategis Nasional (PSN), dan
- Lintas Provinsi.
2. Pemerintah Provinsi
- Lintas Kabupaten/ Kota.
- Khusus DKI Jakarta, permohonan PKKPR yang bukan kewenangan pemerintah pusat maka diterbitkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan usaha di suatu kabupaten/kota yang perizinan berusahanya bukan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
Setelah memahami terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bagi Pelaku Usaha, tunggu apalagi untuk segera mendaftarkan perusahaan Anda? Tentunya Anda juga dapat mengkonsultasikan dan mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya tentang usaha Anda melalui Selaras Law Firm. Platform konsultasi terkait perizinan dan pendirian perusahaan terbaik di Indonesia!
Sumber:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
OSS Kementerian Investasi/ BKPM. https://oss.go.id/
Sumber Gambar:
unsplash.com
Editor: Siti Faridah, S.H.
