Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang: Istilah Baru Gantikan Izin Lokasi

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang: Istilah Baru Gantikan Izin Lokasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang: Istilah Baru Gantikan Izin Lokasi

Oleh: Anggianti Nurhana

Dalam Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau biasa kita kenal dengan OSS Berbasis Risiko mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dasar sebelum memulai kegiatan usaha. 

Salah satu persyaratan dasar adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”) yang dahulu bernama izin lokasi. Perubahan istilah tersebut sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. 

Kabar baiknya bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sebelum Undang Undang Cipta Kerja ini berlaku, maka izin tersebut masih dapat digunakan.

Lantas bagaimana pengaturan terkait KKPR yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha? Yuk ikuti terus penjelasan berikut! 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

KKPR merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha  sebagai pengganti dari izin lokasi. Dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  menyatakan:

“Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)”. 

Artinya, rencana kegiatan pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha nantinya akan disesuaikan kembali dengan hasil perencanaan tata ruang. 

Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat menggunakan mekanisme Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKKPR”). Namun jika daerah tersebut belum memiliki RDTR, dapat menggunakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”) .

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  

Dalam Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  menyatakan:

“Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR”. 

Artinya, KKKPR diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Risiko. Apabila telah sesuai, maka permohonan KKPR akan diproses dengan mekanisme KKKPR yang terbit otomatis atau tanpa penilaian. 

Pelaksanaan KKKPR dilakukan oleh pelaku usaha melalui website https://oss.go.id/ dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

2. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR

3. Penerbitan KKKPR

KKKPR bisa segera didapatkan oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) hari sejak pendaftaran diterima dan dinyatakan lengkap. 

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Dalam Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  menyatakan:

“Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR”. 

PKKPR dikhususkan bagi wilayah yang belum memiliki RDTR dengan penilaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang. Penilaian tersebut dilakukan melalui kajian dengan menggunakan  asas berjenjang dan komplementer. 

Pelaksanaan PKKPR dilakukan oleh pelaku usaha melalui website https://oss.go.id/ dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

2. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang

3. Penerbitan PKKPR 

Jika permohonan PKKPR tersebut dinyatakan lengkap dan dokumen telah selesai, maka pelaku usaha akan menerima pemberitahuan Surat Perintah Setor (SPS). Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak SPS diterima. 

PKKPR bisa segera didapatkan oleh pelaku usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pembayaran PNBP telah dilakukan. 

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Kewenangan penerbitan PKKPR terbagi menjadi, 3 yaitu:

1. Pemerintah Pusat

  • kegiatan usaha yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat,
  • Proyek Strategis Nasional (PSN), dan
  • Lintas Provinsi.

2. Pemerintah Provinsi

  • Lintas Kabupaten/ Kota.
  • Khusus DKI Jakarta, permohonan PKKPR yang bukan kewenangan pemerintah pusat maka diterbitkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan usaha di suatu kabupaten/kota yang perizinan berusahanya bukan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Setelah memahami terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bagi Pelaku Usaha, tunggu apalagi untuk segera mendaftarkan perusahaan Anda? Tentunya Anda juga dapat mengkonsultasikan dan mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya tentang usaha Anda melalui Selaras Law Firm. Platform konsultasi terkait perizinan dan pendirian perusahaan terbaik di Indonesia!

Sumber:

Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

OSS Kementerian Investasi/ BKPM. https://oss.go.id/

Sumber Gambar: 

unsplash.com

Editor: Siti Faridah, S.H.

Legal Compliance

Our legal compliance services ensure your business adheres to regulations. From contracts to regulatory matters, we guide you through legal complexities, fostering a secure and compliant operational environment.

Family Law

Our family law services encompass divorce, child custody, and estate planning, providing personalized solutions to protect your family’s interests during challenging times.

Property Law

Secure your property transactions with our expert guidance. From acquisitions to disputes, our property law services cover every aspect, ensuring clarity, compliance, notary services and effective resolution of real estate matters.

Litigation

From civil to commercial litigation, we deliver robust representation, combining legal expertise with a strategic approach to protect your interests in the courtroom.

Copyright

Protect your intellectual property with our expert copyright services. From registration to enforcement, we safeguard your creative assets, ensuring your ideas remain exclusively yours.

Dispute Resolution

Resolve conflicts efficiently with our dispute resolution expertise. Whether through negotiation, mediation, or litigation, we strive for favorable outcomes, providing clients with effective legal representation and tailored solutions.

Debt & Insolvency

Our comprehensive debt and insolvency services offer strategic solutions, debt restructuring, and legal guidance, empowering businesses in Indonesia to overcome financial hurdles.

Contract Law

Draft, review, and enforce contracts confidently. Our contract law services cover all aspects, ensuring clear terms, dispute resolution mechanisms, and legal compliance for seamless business transactions.

Company Law

Indonesian corporate law related to company setup and company consultation for locals and expats. Optimize your business structure and operations. Our company law services cover incorporation, governance, compliance, and strategic legal advice, fostering a solid legal foundation for your company’s success.

Let's chat
1
Hello,
Can we help you?