Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana

Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana
Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana

Oleh: Zainurohmah

Halo Sobat Selaras, kembali lagi bersama kami di Selaras Law Firm!

Ngomong-ngomong pelanggaran dan kejahatan, sebenernya Sobat Selaras udah tau belum sih perbedaan keduanya?

Tindak pidana dalam undang-undang terbagi atas kejahatan dan pelanggaran.

Sinonim Istilah Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik merupakan istilah untuk menggantikan strafbaar feit atau delict (bahasa Belanda).

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dijumpai istilah lain yang sebenarnya memiliki makna yang sama dengan strafbaar feit. Contohnya sebagai berikut.

  1. Peristiwa pidana (Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
  2. Perbuatan pidana (Pasal 5 Ayat 3b Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil)
  3. Tindak pidana (Pasal 129 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum)
  4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Pasal 19, 21, dan 22 Undang-Undang darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan)

Dalam artikel ini, istilah yang akan kita pakai adalah istilah tindak pidana.

Baca juga: Alasan-Alasan Perceraian Yang Sah Menurut Undang-Undang.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.

Menurut J. Baumann, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dari beberapa pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur dalam aturan hukum sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan maka pelakunya diancam dengan sanksi pidana.

Perbedaan Kejahatan  dan Pelanggaran

Kalo gampangnya sih yang dimaksud kejahatan adalah semua tindak pidana yang termasuk ke dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sedangkan, pelanggaran adalah semua tindak pidana yang termasuk ke dalam Buku III KUHP.

Nah, tapi kan susah ga sih kalo harus hafalin KUHP buat sekedar tau bedanya kejahatan sama pelanggaran? Makanya yuk simak sampai akhir biar lebih tahu perbedaan kejahatan & pelanggaran!

Baca juga: Pembatalan Janji Sepihak Oleh Pacar, Apakah Bisa Dilakukan Penuntutan? Yuk Simak Penjelasannya!

Dalam KUHP sendiri sebenarnya tidak memberikan jawaban tentang ukuran apa yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Akan tetapi, ada dua pendapat yang membedakan kejahatan dan pelanggaran. Apa aja tuh?

1. Perbedaan yang Bersifat Kualitatif

Pendapat pertama mengatakan bahwa antara kejahatan dan pelanggaran ada perbedaan yang bersifat kualitatif sehingga dengan ukuran tersebut didapati 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu:

a. Rechtsdelicten

Yang disebut dengan rechtsdelicten adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Contohnya, pembunuhan, pencurian, penghinaan dan penganiayaan, tindak pidana semacam ini kemudian disebut dengan “kejahatan”.

b. Wetsdelicten

Yang disebut dengan wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.

Jadi bisa aja orang awam menganggap perbuatan tersebut awalnya perbuatan biasa saja, tetapi karena ada undang-undang yang mengancam perbuatan yang awalnya biasa tadi dengan pidana maka perbuatan tersebut baru kemudian dianggap sebagai tindak pidana.

Contohnya, memarkir mobil di kanan jalan dan mengendarai motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. tindak pidana semacam ini kemudian disebut dengan “pelanggaran”.

2. Perbedaan yang Bersifat Kuantitatif

Karena perbedaan secara kualitatif tidak memuaskan maka ukuran selanjutnya untuk membedakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dilihat dari perbedaan yang bersifat kuantitatif. Dalam hal ini, ukuran perbedaannya dilihat dari segi kriminologi dimana “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

Apabila kita melihat KUHP, bisa dibandingkan bahwa sanksi pidana dalam Buku III KUHP yang mengatur tentang pelanggaran lebih ringan daripada pidana yang dikenakan terhadap kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP.

Baca juga: Keadaan Memaksa Dalam Hukum Perikatan.

Berdasarkan, uraian di atas maka perbedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu:

  1. Kejahatan biasanya sedari awal memang sudah dianggap sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan tersebut telah diancam dengan sanksi pidana ataupun tidak dalam undang-undang. Contohnya, pembunuhan, pencurian, penghinaan dan penganiayaan. Masyarakat sedari awal biasanya telah mencela pelaku kejahatan. Selain itu, sanksi yang diberikan dalam tindak pidana kejahatan biasanya lebih berat.
  2. Pelanggaran pada awalnya dianggap sebagai perbuatan biasa sehingga bukan suatu perbuatan jahat. Sebelum dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang masyarakat tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan rasa keadilan. Contohnya, memarkir mobil di kanan jalan dan mengendarai motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Selain itu, sanksi dalam pelanggaran biasanya lebih ringan daripada kejahatan.

Meskipun demikian, pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran masih terdapat suara-suara yang menentang. Contohnya Seminar Hukum Nasional 1 tahun 1963 yang berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan dan pelanggaran” harus ditiadakan. 

Sekian pembahasan mengenai “Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana” apabila Sobat Selaras ingin berkonsultasi seputar hukum yuk langsung menghubungi kami di Selaras Law Firm sekarang!

Jangan lupa juga baca artikel hukum menarik lainnya yang tersedia di website Selaras Law Firm ya!

Sumber:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sudarto. (2018). Hukum Pidana 1 (5th ed.). Semarang: Yayasan Sudarto.

Sumber Gambar:

unsplash.com

Editor: Siti Faridah, S.H.

Legal Compliance

Our legal compliance services ensure your business adheres to regulations. From contracts to regulatory matters, we guide you through legal complexities, fostering a secure and compliant operational environment.

Family Law

Our family law services encompass divorce, child custody, and estate planning, providing personalized solutions to protect your family’s interests during challenging times.

Property Law

Secure your property transactions with our expert guidance. From acquisitions to disputes, our property law services cover every aspect, ensuring clarity, compliance, notary services and effective resolution of real estate matters.

Litigation

From civil to commercial litigation, we deliver robust representation, combining legal expertise with a strategic approach to protect your interests in the courtroom.

Copyright

Protect your intellectual property with our expert copyright services. From registration to enforcement, we safeguard your creative assets, ensuring your ideas remain exclusively yours.

Dispute Resolution

Resolve conflicts efficiently with our dispute resolution expertise. Whether through negotiation, mediation, or litigation, we strive for favorable outcomes, providing clients with effective legal representation and tailored solutions.

Debt & Insolvency

Our comprehensive debt and insolvency services offer strategic solutions, debt restructuring, and legal guidance, empowering businesses in Indonesia to overcome financial hurdles.

Contract Law

Draft, review, and enforce contracts confidently. Our contract law services cover all aspects, ensuring clear terms, dispute resolution mechanisms, and legal compliance for seamless business transactions.

Company Law

Indonesian corporate law related to company setup and company consultation for locals and expats. Optimize your business structure and operations. Our company law services cover incorporation, governance, compliance, and strategic legal advice, fostering a solid legal foundation for your company’s success.

Let's chat
1
Hello,
Can we help you?