Halo, Sobat Selaras!

Kembali lagi bersama kami Selaras Law Firm yang selalu membahas seputar hukum. Kali ini kita akan membahas terkait pengecualian ahli waris.

Seperti yang kita tahu bahwasanya unsur pewarisan ada 3 (tiga), yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Akan tetapi, ada beberapa syarat ahli waris yang harus dipenuhi agar ahli waris bisa mendapatkan harta warisannya. 

Apa aja sih syaratnya? Yuk kita bahas!

Baca juga: Sistem Penjara Vs Sistem Pemasyarakatan? Yuk Kenali Perbedaannya!

Syarat Menjadi Ahli Waris

Beberapa syarat menjadi ahli waris yaitu sebagai berikut.

1. Harus mempunyai hak atas warisan si pewaris. Maksud hak disini yaitu ahli waris harus termasuk dalam pihak yang berhak mendapatkan harta warisan baik menurut undang-undang (ab Intestato) maupun dengan surat wasiat (testamentair).

2. Harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Bahkan, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah lahir jika kepentingan si anak yang menghendakinya. Akan tetapi, jika ia mati sewaktu dilahirkan maka janin itu dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 836 KUHPerdata yang berbunyi:

Pasal 2

Ayat 1:  Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.

Ayat 2: Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Pasal 836

Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.

Baca juga: Kerangka Kontrak Bisnis Internasional.

3. Tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut. Menurut Pasal 838 KUHPerdata, yang dinyatakan tidak patut yaitu:

• Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
• Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
• Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
• Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

4. Tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak cakap mewaris berdasarkan surat wasiat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 912 KUHPerdata yang berbunyi:

“Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya dan akhirnyapun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.”

5. Tidak termasuk orang yang dinyatakan menolak warisan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 dan 1058 KUHPerdata yang berbunyi:

Pasal 1045: “Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya”.

Pasal 1045: “Si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris”.

Baca juga: Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Perkawinan.

Perbedaan Antara Tidak Patut dan Tidak Cakap

Dalam poin ketiga tadi menyebutkan tidak patut dan poin keempat menyatakan tidak cakap. Ada 3 (tiga) perbedaan antara tidak patut dan tidak cakap yaitu sebagai berikut.

1. Cakap termasuk dalam bidang hukum waris dengan surat wasiat (testamentair).
2. Patut masuk dalam bidang hukum waris menurut undang-undang (tanpa testament).
3. Tidak cakap pembatalannya harus dituntut sedangkan kalau patut bisa dengan sendirinya batal.

Sekian pembahasan mengenai “Syarat Menjadi Ahli Waris Menurut KUHPerdata” apabila Sobat Selaras ingin mengetahui lebih lanjut terkait hukum waris yuk langsung menghubungi kami di Selaras Law Firm sekarang juga!

Nantikan juga ya artikel menarik selanjutnya!

Sumber:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber Gambar:

pexels.com

Editor: Siti Faridah, S.H.