admin

Mendirikan PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) di Indonesia adalah langkah penting bagi investor asing yang ingin menjalankan usaha di Indonesia. PT PMA memberikan status hukum yang jelas bagi investor asing untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah panduan lengkap untuk mendirikan PT PMA di Indonesia. 1. Persiapan Awal Sebelum memulai proses […]

Perjanjian bisnis internasional adalah salah satu komponen krusial dalam dunia bisnis global. Dalam menjalankan bisnis di luar negeri, pemahaman tentang perjanjian internasional dapat menghindarkan perusahaan dari berbagai risiko hukum, serta memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk keberlangsungan bisnis. Berikut adalah alasan mengapa perjanjian bisnis internasional sangat penting: 1. Menjamin Kepastian Hukum Perjanjian ini memberikan kerangka

Ketentuan Hukum Mengenai Buy Back Saham Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan: 1.Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Karya-karya ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi. HKI diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Karena proses

Praktik berbagai sektor bisnis di Indonesia sangat erat kaitannya dengan Perseroan Terbatas (PT), yaitu badan hukum yang dilindungi oleh undang-undang dengan modal yang terdiri atas saham. Pendirian PT memerlukan sejumlah dokumen dan modal tertentu yang harus dipersiapkan. Artikel ini membahas tahapan-tahapan prosedur pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, yang telah mengalami perubahan sejak diterapkannya Online Single

Pelaku usaha wajib membayar pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara, baik oleh individu maupun badan sebagai Wajib Pajak (WP). Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, sehingga jika terjadi pelanggaran, sanksi akan dikenakan. Oleh karena itu, pelaku usaha dan pengusaha, baik sebagai Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak memiliki berbagai jenis sesuai

Surat wasiat adalah pernyataan hukum yang ditulis oleh pewasiat yang menunjuk beberapa orang untuk mengurus harta bendanya apabila pewasiat meninggal dunia. Surat wasiat menetapkan mandat yang hanya berlaku setelah pewasiat meninggal. Membuat surat wasiat berguna untuk memberikan kejelasan atas harta peninggalan pemiliknya setelah ia wafat. Pembuatan surat wasiat disebut sebagai pembuatan hibah wasiat sesuai dengan

Kecelakaan berasal dari kata dasar “celaka” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti selalu tertimpa masalah, kesusahan, atau kemalangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diinginkan dan tidak terduga di jalan, yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dengan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban jiwa dan/atau

Oleh: Juan Daud Putra Siahaan Sebagai badan hukum, pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 7 ayat