Oleh: M Ilham Akbar Lemmy, S.H. Hallo Sobat Selaras Law Firm! Kembali lagi dengan kami yang akan selalu memberikan informasi edukasi hukum, kali ini kita akan membahas terkait hak tanggungan dalam hukum positif Indonesia. Penasaran yaaa? Yuk simak pembahasan dibawah! Definisi Hak Tanggungan Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak […]
Hak Tanggungan Atas Tanah Menurut Hukum Positif Read More »
Oleh: M Ilham Akbar Lemmy, S.H. “Pada saat ini jumlah sumber daya tanah semakin berkurang sementara jumlah penduduk semakin banyak, akibatnya lahan untuk permukiman semakin menipis” Hallo Sahabat Selaras Law Firm! Secara yuridis, tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, lantas apakah Pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Sertipikat
Pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Sertipikat Hak Milik, Apa Bedanya? Read More »
Oleh: Dian Dwi Kusuma Astuti, S.H. Penanaman Modal Investasi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (“WNA”) di Indonesia, dalam bidang Industri, jelas akan memerlukan ketersediaan lahan berupa tanah untuk keperluan usahanya tersebut. WNA juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk menjalankan aktivitasnya di Indonesia, seperti sarana perkantoran dan tempat tinggal. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Terhadap Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia Read More »
Oleh: Dian Dwi Kusuma Astuti, S.H. Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar rakyat indonesia, selain sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Banyaknya permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli rumah disebabkan karena banyak konsumen yang tidak memahami sistem perhitungan bunga Kredit Pemilikan Rumah. Hal ini disebabkan pada saat sebelum transaksi penjelasan petugas bank kepada konsumen
KPR Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Read More »
Oleh: Dian Dwi Kusuma Astuti, S.H. Maraknya pembangunan perumahan beberapatahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam menarik pembeli. Dampaknya adalah timbul cara yang praktis dan cepat untuk menjual properti baikyang berupa perkantoran, perumahan maupun apartemenoleh para pengembang terutama oleh divisi marketing (pemasaran) yang dikenal dengan sistem pre projectselling. Konsep permasaran ini menjadi tren
Pemasaran Properti Dengan Sistem Pre Project Selling Read More »
Oleh: Ronaldo Dwi Putro PBG harus dimiliki bagi setiap orang sebelum pelaksanaan konstruksi, baik untuk membangun bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung. Namun bagaimana kalau pemilik bangunan gedung tidak memenuhi kewajiban persyaratan perizinan, dalam hal ini PBG. Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa
Bangunan Tak Miliki PBG, Siap-Siap Dapat Sanksi Ini Read More »
Oleh: Ronaldo Dwi Putro Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan IMB. Produk hukum ini berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU 28/2002”) dan
Dulu IMB Sekarang PBG: Berikut Perbedaannya! Read More »
Oleh: Ronaldo Dwi Putro Halo Sobat! Penerapan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih banyak mengalami kendala nih. Menurut asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia masih ada tumpang tindih kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini masih
Tahapan Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung Read More »
Oleh: Dian Dwi Kusuma Astuti, S.H. Perkembangan hukum properti atas rumah susun yang belum tertata rapi di Indonesia menyebabkan munculnya beberapa permasalahan tentang rumah susun dari segala aspek, baik antara developer (pengembang) dengan pemerintah daerah, developer dan/atau Perhipunan Penghuni Rumah Susun (P3SRS) dengan konsumen (calon pembeli/ pemilik/ penghuni apartemen). Secara umum, penjualan untuk produk properti
Ingin Memiliki Rumah Susun, Perhatikan Hal Ini! Read More »
Oleh: Dian Dwi Kusuma Astuti, S.H. Interaksi dan komunikasi yang terjalin secara terus menerus dapat membuat orang memiliki suatu hubungan dan melegalkan hubungan tersebut pada suatu perkawinan, hal tersbut juga dapat dialami oleh Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan Warga Negara Asing (“WNA”). Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing
Kendala Pelaksanaan Jual Beli Properti Bagi Pasangan Perkawinan Campuran Read More »
Our legal compliance services ensure your business adheres to regulations. From contracts to regulatory matters, we guide you through legal complexities, fostering a secure and compliant operational environment.
Our family law services encompass divorce, child custody, and estate planning, providing personalized solutions to protect your family’s interests during challenging times.
Secure your property transactions with our expert guidance. From acquisitions to disputes, our property law services cover every aspect, ensuring clarity, compliance, notary services and effective resolution of real estate matters.
From civil to commercial litigation, we deliver robust representation, combining legal expertise with a strategic approach to protect your interests in the courtroom.
Protect your intellectual property with our expert copyright services. From registration to enforcement, we safeguard your creative assets, ensuring your ideas remain exclusively yours.
Resolve conflicts efficiently with our dispute resolution expertise. Whether through negotiation, mediation, or litigation, we strive for favorable outcomes, providing clients with effective legal representation and tailored solutions.
Our comprehensive debt and insolvency services offer strategic solutions, debt restructuring, and legal guidance, empowering businesses in Indonesia to overcome financial hurdles.
Draft, review, and enforce contracts confidently. Our contract law services cover all aspects, ensuring clear terms, dispute resolution mechanisms, and legal compliance for seamless business transactions.
Indonesian corporate law related to company setup and company consultation for locals and expats. Optimize your business structure and operations. Our company law services cover incorporation, governance, compliance, and strategic legal advice, fostering a solid legal foundation for your company’s success.
