Pelaku Usaha Kecil Wajib Lapor LKPM

Pelaku Usaha Kecil Wajib Lapor LKPM
Pelaku Usaha Kecil Wajib Lapor LKPM

Oleh: Anggianti Nurhana

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Aturan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha menengah dan besar, melainkan juga menjadi kewajiban bagi pelaku usaha kecil. Namun, jangan khawatir karena pelaku usaha dapat melakukan pelaporan secara daring yang telah terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Risiko. Untuk tahu lebih dalam, yuk ikuti terus penjelasan berikut!

Usaha Kecil

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan:

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Usaha kecil dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan total aset 1 hingga 5 milyar rupiah.

Kegiatan Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

Disebutkan pula dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa setiap kegiatan usaha yang melakukan penanaman modal berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPMPTSP”) Provinsi dan DMPTSP Kabupaten/ Kota.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi maupun yang sudah. LKPM mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.  LKPM wajib disampaikan disampaikan oleh pelaku usaha secara daring melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS Berbasis Risiko.

Baca Juga: Klasifikasi Risiko Rendah Dan Menengah Rendah Pada OSS RBA.

Pelaporan LKPM didasarkan pada harga perolehan sesuai dengan data rencana pelaku usaha yang telah diisikan sebelumnya. Secara lebih singkat, yang dimuat dalam LKPM adalah berapa realisasi dari setiap tahapan realisasi investasi. 

Tahapan Realisasi Investasi

Realisasi dari setiap tahapan investasi inilah yang harus diinput oleh pelaku usaha satu per satu karena sistem ini tidak mengenal adanya penyusutan. Artinya, seluruh nilai yang keluar dan telah terjadi realisasi harus disampaikan dalam LKPM. 

Adapun tahapan realisasi investasi terdiri dari :

1. Persiapan

Tahap ini adalah awal bagi pengusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait usahanya seperti mulai melakukan penelitian, survey, pembelian lahan, dan lain-lain.

2. Konstruksi

Apabila seluruh persiapan telah selesai, pelaku usaha dapat mulai melakukan kegiatan yang lebih merujuk pada pembangunan usaha seperti pembangunan pabrik, memasukkan dan mengecek mesin, instalasi mesin, uji coba mesin, dan lain-lain

3. Produksi Komersial

Dalam tahap ini, pelaku usaha sudah mulai menjalankan usahanya seperti pembelian bahan baku, mulai pengadaan SDM, pengeluaran untuk biaya operasional, dan lain-lain

4. Perluasan

Apabila sudah berkembang, pelaku usaha dapat melakukan perluasan usaha seperti penambahan mesin, penambahan SDM, dan lain-lain.

Setiap pembiayaan dalam tahapan realisasi investasi tersebut wajib dicatatkan dalam LKPM. Jadi, pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh nilai yang diperlukan sejak tahap konstruksi yang dimasukkan dalam sistem OSS Berbasis Risiko  telah sesuai sehingga tidak menjadi permasalahan ketika pelaporan LKPM di kemudian hari.

Baca Juga: Manfaat Penggunaan OSS RBA Bagi Pelaku Usaha

Periode Pelaporan

Bagi pelaku usaha kecil berlaku penyampaian pelaporan LKPM yang wajib disampaikan setiap 6 bulan (semester):

  • Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
  • Semester II : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

Setelah memahami terkait Pelaku Usaha Kecil Wajib Lapor LKPM, yuk segera penuhi kewajiban Anda! Tentunya Anda juga dapat mengkonsultasikan dan mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya tentang usaha Anda melalui Selaras Law Firm. Platform konsultasi terkait perizinan dan pendirian perusahaan terbaik di Indonesia!

Sumber:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan BKPM nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

OSS Kementerian Investasi/ BKPM. https://oss.go.id/.

Sumber Gambar: 

unsplash.com

Editor: Siti Faridah, S.H.

Legal Compliance

Our legal compliance services ensure your business adheres to regulations. From contracts to regulatory matters, we guide you through legal complexities, fostering a secure and compliant operational environment.

Family Law

Our family law services encompass divorce, child custody, and estate planning, providing personalized solutions to protect your family’s interests during challenging times.

Property Law

Secure your property transactions with our expert guidance. From acquisitions to disputes, our property law services cover every aspect, ensuring clarity, compliance, notary services and effective resolution of real estate matters.

Litigation

From civil to commercial litigation, we deliver robust representation, combining legal expertise with a strategic approach to protect your interests in the courtroom.

Copyright

Protect your intellectual property with our expert copyright services. From registration to enforcement, we safeguard your creative assets, ensuring your ideas remain exclusively yours.

Dispute Resolution

Resolve conflicts efficiently with our dispute resolution expertise. Whether through negotiation, mediation, or litigation, we strive for favorable outcomes, providing clients with effective legal representation and tailored solutions.

Debt & Insolvency

Our comprehensive debt and insolvency services offer strategic solutions, debt restructuring, and legal guidance, empowering businesses in Indonesia to overcome financial hurdles.

Contract Law

Draft, review, and enforce contracts confidently. Our contract law services cover all aspects, ensuring clear terms, dispute resolution mechanisms, and legal compliance for seamless business transactions.

Company Law

Indonesian corporate law related to company setup and company consultation for locals and expats. Optimize your business structure and operations. Our company law services cover incorporation, governance, compliance, and strategic legal advice, fostering a solid legal foundation for your company’s success.

Let's chat
1
Hello,
Can we help you?